Ani purwati – 24 Aug 2006 00:40

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya tidak dianggap sebagai cost semata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan mesti yakin, bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya appresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan.

Demikian ungkap B. Tamam Achda, Anggota Komisi VII DPR-RI dalam sambutan kunci Seminar “A Promise of gold rating: Sustainable CSR” yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Hotel Hilton Jakarta, 23 Agustus 2006.

“Dengan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Menurutnya, sekarang telah banyak perusahaan (korporasi) yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan CSR meski masih banyak juga yang belum menjalankannya dengan benar. Dari segi besaran uang, banyak perusahaan yang sudah memberikannya dalam jumlah yang cukup besar, ada yang sedang tapi juga ada yang hanya sekedarnya saja.

Dari segi cara penyampaian dan peruntukannya, banyak perusahaan yang sudah well-planned dan bahkan sangat integrated sedemikian rupa sehingga sangat sistematis dan methodologis. Tetapi juga masih banyak perusahaan yang pengeluaran dana CSR-nya berbasis kepada proposal yang diajukan masyarakat.

“Maka sungguh diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dapat memprakarsai adanya peraturan yang baik, yang memungkinkan dijalankannya law enforcement bagi implementasi CSR di Indonesia,” katanya.

Peraturan yang baik berarti peraturan yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Bukan saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat dunia usaha itu sendiri.

Selama ini, CSR di lingkungan perusahaan swasta masih bersifat sukarela (voluntary). Sehingga wajar jika penerapannya masih bebas tafsir berdasarkan kepentingan korporasi masing-masing.

Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha diharapkan terukur dan sistematis dalam ikut meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus neo-liberalisme seperti sekarang ini.

Sebaliknya di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada di luar batas aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya aturan hukum, perbedaan kepentingan antara para pihak baik perusahaan dan masyarakat dapat dijembatani secara elegan. Jika kemitraan ini terjalin baik, diharapkan korporasi dan masyarakat dapat berhubungan secara co-eksistensial, simbiosis-mutualistik dan kekeluargaan.

Selanjutnya dalam sambutannya juga, Rachmat Witoelar sebagai Menteri Negara Lingkungan menyatakan bahwa sampai sekarang belum satu pun perusahaan yang berhasil memperoleh peringkat emas (peringkat tertinggi pada Proper). Itu dikarenakan adanya kesulitan menjabarkan kriteria dan indikator bagi komponen penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Berkelanjutan (Sustainable CSR).

Untuk itu seminar ini bertujuan untuk memanfaatkan pelajaran penerapan (Sustainable CSR) di tingkat internasional dan pengalaman perusahaan Indonesia sendiri dalam mendukung kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar kawasan kerjanya, untuk merumuskan seperangkat kriteria yang realistis bagi perusahaan yang ingin memperoleh peringkat emas Proper di masa depan.

“Bila kita menyimak upaya yang dilakukan di tingkat internasional, tercatat berbagai inisiatif dalam tiga dekade terakhir untuk menjabarkan dan menerapkan konsep Sustainable CSR,” ungkap Witoelar.

Salah satu konsep itu diantaranya adalah peluncuran Socially Responsible Investment (SRI) di pertengahan 1990-an. Konsep SRI telah berhasil mengalirkan pendanaan global, dimana di akhir tahun 2003 tercatat dana sebesar 34 Milyar Euro. Bila definisi SRI yang dipakai tidak terlalu ketat, misalnya hanya untuk perusahaan yang tidak beroperasi di negara yang banyak melanggar Hak Azasi Manusia, maka jumlah dana yang dikelola menggunakan prinsip SRI mencapai 218 Milyar Euro atau lebih dari 2000 Trilyun Rupiah.

Contoh lain dari upaya menerapkan Sustainable CSR adalah EITI (Extractive Industry Transparency Initiative). EITI merupakan inisiatif yang diambil Pemerintah Inggris dan disambut baik oleh Pemerintah Indonesia dan belasan pemerintah negara maju dan berkembang lainnya, untuk meningkatkan transparansi pembiayaan dan penerimaan dana pada sektor industri ekstraktif.

Sedangkan Global Reporting Initiative adalah salah satu usaha di tingkat internasional untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari sekedar kinerja keuangan perusahaan, termasuk dampak kegiatan bisnis mereka terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

http://www.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=540

0 Responses to “CSR bukan cost semata, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





%d blogger menyukai ini: